Kunjungan Ke DPR-RI
Senin, 25-01-10
Mekanisme
Teknik Perundang-undangan
Pasal 21 (DPR), Pasal 5(I)-Presiden, 22D - DPD
UU 32 -> Perda
Pembentukkan UU
560 Anggota
Fungsi DPR :
- Pengawasan
- Legeslasi
- Anggaran
- BAMUS
- BALEG
Pansus
Penitia Anggaran
Setjen
Badan Kerjasama antar Lembaga
Badan Urusan RT
Budaya Hukum
Prosedur Pengajuan RUU dari DPR
Regulasi
Ratifikasi
Perpu
Prolegnas
Kemana Kewenangan itu
Masa Keanggotaan
Mekanisme
UU -> Pengaturan lebih lanjut yang sudah ada di UUD 1945
Pengajuan RUU dari DPD ?
Harmonisasi
Perencanaan - Perumusan -> Pembahasan
UU lebih banyak dari pemerintah
Sistem penunjang/pendukung
Badan fungsional
OPC, CERCO, CBO, CRS
5-10, 15-20
Tenaga ahli anggota paling tidak tiga, pengawasan
Badan Perencanaan Perancangan UU
Esselon 1,
Analisis APBN
Bappenas -> Ahli perencanaan
Deputi Perundang-undangan
2 tingkat pembahasan
Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Badan Legeslasi (Pansus) Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi
Daftar Inventarisasi Masalah -> Fraksi-fraksi
Lamanya perubahan
Mekanisme _> Alat kelengkapan dengan materi
Alternatif -> dari DPR tidak dapat mengalami kesulitan
30 hari tidak mendapat TTD dari Presiden akan disahkan saja.
Sosialisasi ->
Bersifat aktif bukan pasif
22 th 2004 ttg MK
Substansi hukum dominan kepada sanksi hukum
Mekanisme
Teknik Perundang-undangan
Pasal 21 (DPR), Pasal 5(I)-Presiden, 22D - DPD
UU 32 -> Perda
Pembentukkan UU
560 Anggota
Fungsi DPR :
- Pengawasan
- Legeslasi
- Anggaran
- BAMUS
- BALEG
Pansus
Penitia Anggaran
Setjen
Badan Kerjasama antar Lembaga
Badan Urusan RT
Budaya Hukum
Prosedur Pengajuan RUU dari DPR
Regulasi
Ratifikasi
Perpu
Prolegnas
Kemana Kewenangan itu
Masa Keanggotaan
Mekanisme
UU -> Pengaturan lebih lanjut yang sudah ada di UUD 1945
Pengajuan RUU dari DPD ?
Harmonisasi
Perencanaan - Perumusan -> Pembahasan
UU lebih banyak dari pemerintah
Sistem penunjang/pendukung
Badan fungsional
OPC, CERCO, CBO, CRS
5-10, 15-20
Tenaga ahli anggota paling tidak tiga, pengawasan
Badan Perencanaan Perancangan UU
Esselon 1,
Analisis APBN
Bappenas -> Ahli perencanaan
Deputi Perundang-undangan
2 tingkat pembahasan
Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Badan Legeslasi (Pansus) Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi
Daftar Inventarisasi Masalah -> Fraksi-fraksi
Lamanya perubahan
Mekanisme _> Alat kelengkapan dengan materi
Alternatif -> dari DPR tidak dapat mengalami kesulitan
30 hari tidak mendapat TTD dari Presiden akan disahkan saja.
Sosialisasi ->
Bersifat aktif bukan pasif
22 th 2004 ttg MK
Substansi hukum dominan kepada sanksi hukum
No comments:
Post a Comment